(SPTJM 5 Hari Lagi) Daftar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Yang Belum Melampirkan SPTJM Untuk Data Honorernya

Jika hingga waktu yang sudah ditentukan namun instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tersebut tidak kunjung menyampaikan data keberadaan honorernya baik yang tercatat K2 atau Non-K2.

Maka BKN menganggap di instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu tidak lagi memiliki tenaga honorer.

Adapun ke-120 instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang belum melampirkan SPTJM untuk data honorernya, yaitu:

jika hingga waktu yang sudah ditentukan namun instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tersebut tidak kunjung menyampaikan data keberadaan honorernya baik yang tercatat K2 atau Non-K2.

Maka BKN menganggap di instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu tidak lagi memiliki tenaga honorer.

Adapun ke-120 instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang belum melampirkan SPTJM untuk data honorernya, yaitu:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

2. Kementerian Dalam Negeri 

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

4. Kementerian Agama

5 . Kementerian Ketenagakerjaan

6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

7. Kementerian Perindustrian 

8. Kementerian Sekretariat Negara 

9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

10. Badan Pengawas Tenaga Nuklir

11. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

13. Pemerintah Kabupaten Pekalongan

14. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

15. Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

16. Pemerintah Kabupaten Madiun 

17. Pemerintah Kota Surabaya

18. Pemerintah Kota Probolinggo

19. Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

20. Pemerintah Kabupaten Garut 

21. Pemerintah Kabupaten Pandeglang 

22. Pemerintah Kabupaten Poso 

23. Pemerintah Kabupaten Tolitoli 

24. Pemerintah Kabupaten Banggai 

25. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 

26. Pemerintah Kota Palu 

27. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 

28. Pemerintah Kabupaten Bulukumba 

29. Pemerintah Kabupaten Takalar 

30. Pemerintah Kabupaten Barru

31. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

32. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

33. Pemerintah Kota Makassar 

34. Pemerintah Kabupaten Muna 

35. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

36. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

37. Pemerintah Kabupaten Buton Utara

38. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 

39. Pemerintah Kabupaten Muna Barat 

40. Pemerintah Provinsi Maluku 

41. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 

42. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara 

43. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

44. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya 

45. Pemerintah Kabupaten Mamuju 

46. Pemerintah Kabupaten Mamasa 

47. Pemerintah Kabupaten Majene 

48. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 

49. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

50. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 

51. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan 

52. Pemerintah Kabupaten Asahan 

53. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal 

54. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan 

55. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 

56. Pemerintah Kabupaten Batubara 

57. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

58. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara 

59. Pemerintah Kabupaten Nias Barat 

60. Pemerintah Kabupaten Nias Utara

61. Pemerintah Kota Pematangsiantar 

62. Pemerintah Kota Gunung Sitoli 

63. Pemerintah Provinsi Jambi 

64. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

65. Pemerintah Kabupaten Merangin 

66. Pemerintah Kabupaten Kerinci 

67. Pemerintah Kota Jambi 

68. Pemerintah Kota Prabumulih 

69. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara 

70. Pemerintah Kabupaten Seluma 

71. Pemerintah Kabupaten Kapuas 

72. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau 

73. Pemerintah Kabupaten Kotabaru

74. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

75. Pemerintah Provinsi Papua 

76. Pemerintah Kabupaten Jayapura 

77. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen

78. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya 

79. Pemerintah Kabupaten Nabire 

80. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya 

81. Pemerintah Kabupaten Paniai82. Pemerintah Kabupaten Mappi 

83. Pemerintah Kabupaten Asmat 

84. Pemerintah Kabupaten Tolikara

85. Pemerintah Kabupaten Sarmi 

86. Pemerintah Kabupaten Waropen 

87. Pemerintah Kabupaten Supiori 

88. Pemerintah Kabupaten Yalimo 

89. Pemerintah Kabupaten Nduga 

90. Pemerintah Kabupaten Puncak 

91. Pemerintah Kota Jayapura 

92. Pemerintah Provinsi NTB 

93. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara 

94. Pemerintah Kabupaten Sikka

95. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 

96. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 

97. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah 

98. Pemerintah Kota Kupang 

99. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

100. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 

101. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara 

102. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

103. Pemerintah Provinsi Gorontalo 

104. Pemerintah Kota Gorontalo 

105. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat 

106. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu 

107. Pemerintah Kabupaten Siak

108. Pemerintah Kabupaten Solok

109. Pemerintah Kabupaten Kep. Mentawai 

110. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara 

111. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang 

112. Pemerintah Provinsi Papua Barat 

113. Pemerintah Kabupaten Sorong 

114. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat 

115. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama 

116. Pemerintah Kabupaten Kaimana 

117. Pemerintah Kabupaten Tambrauw 

118. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak 

119. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan 

120. Pemerintah Kota Sorong

sesuai dengan data terakhir per 30 November 2022 lalu, tercatat ada sebanyak 543.273 honorer yang belum melengkapi SPTJM tersebut.

Sumber : WWW.ENIMEKSPRES.CO.ID